Foto 1 / 4
Perbesar
Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/8/2025).
Foto 2 / 4
Perbesar
Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/8/2025).
Foto 3 / 4
Perbesar
Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/8/2025).
Foto 4 / 4
Perbesar
Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/8/2025).
Advertisement
Dirjen AHU Serahkan Salinan Keppres Amnesti Hasto Kristiyanto ke KPK
Jum'at 01 Agustus 2025 23:40 WIB
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/8/2025).
Surat salinan Keppres tersebut diserahkan kepada KPK setelah Dirjen AHU Widodo dan Menkum Supratman Andi menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, sore tadi. Surat salinan Keppres dari Istana tersebut kemudian diserahkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Salah satunya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum (Menkum) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025, malam.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
Topik Artikel :
Foto Lainnya
