Ketua MK Arief Hidayat (tengah), Ketua LPSK Abdul Haris Sadewa (kedua kanan), Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (kedua kiri), Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan), dan Sekjen MK M Guntur Hamzah (kiri), berbicang seusai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan BPKP dan LPSK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 6 Maret 2018. Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan serta untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pemahaman hak konstitusional warga negara dan perlindungan saksi korban.

Ketua MK Arief Hidayat (tengah) menyaksikan Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan) berjabat tangan dengan Sekjen MK M Guntur Hamzah (kiri) seusai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan BPKP di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 6 Maret 2018. MK menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan serta untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pemahaman hak konstitusional warga negara dan perlindungan saksi korban.