Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat (tengah) didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman (kiri) dan Hakim MK Patrialis Akbar (kanan) memimpin sidang putusan perkara pengujian UU OJK di gedung MK, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) atas Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembubaran OJK, karena dalil yang digunakan pemohon tidak memiliki alasan yang kuat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/15.

Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing (kiri) berbincang dengan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK Sarjito (kedua kiri) dan Anggota Dewan Komisioner OJK Keuangan merangkap Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon (ketiga kiri) sebelum menjalani sidang putusan perkara pengujian UU OJK di gedung MK, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) atas Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembubaran OJK, karena dalil yang digunakan pemohon tidak memiliki alasan yang kuat.

Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing (kiri) berbincang dengan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK Sarjito (kedua kiri) dan Anggota Dewan Komisioner OJK Keuangan merangkap Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon (ketiga kiri) sebelum menjalani sidang putusan perkara pengujian UU OJK di gedung MK, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) atas Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembubaran OJK, karena dalil yang digunakan pemohon tidak memiliki alasan yang kuat.