Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang perdana untuk sembilan perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bersama Hakim Konstitusi dari kiri: Aswanto, Muhamad Alim, dan Wahibudin Adams di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10/2014). Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi hanya menawarkan dua opsi, yakni mencabut atau tetap lanjut.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang perdana untuk sembilan perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bersama Hakim Konstitusi dari kiri: Aswanto, Muhamad Alim, dan Wahibudin Adams di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10/2014). Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi hanya menawarkan dua opsi, yakni mencabut atau tetap lanjut.

Pemohon saat menyampaikan permohonan kepada Hakim Konstitusi saat sidang perdana untuk sembilan perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10/2014). Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi hanya menawarkan dua opsi, yakni mencabut atau tetap lanjut.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang perdana untuk sembilan perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bersama Hakim Konstitusi dari kiri: Aswanto, Muhamad Alim, dan Wahibudin Adams di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10/2014). Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi hanya menawarkan dua opsi, yakni mencabut atau tetap lanjut.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang perdana untuk sembilan perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bersama Hakim Konstitusi dari kiri: Aswanto, Muhamad Alim, dan Wahibudin Adams di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10/2014). Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi hanya menawarkan dua opsi, yakni mencabut atau tetap lanjut.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang perdana untuk sembilan perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bersama Hakim Konstitusi dari kiri: Aswanto, Muhamad Alim, dan Wahibudin Adams di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10/2014). Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi hanya menawarkan dua opsi, yakni mencabut atau tetap lanjut.