Dari ki-ka; Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, berbincang sebelum rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013). Rapat tersebut membahas implementasi UU No.21 Tahun 2001 dan masalah-masalah aktual terkait Provinsi Papua.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, menghadiri rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013). Rapat tersebut membahas implementasi UU No.21 Tahun 2001 dan masalah-masalah aktual terkait Provinsi Papua.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, menghadiri rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013). Rapat tersebut membahas implementasi UU No.21 Tahun 2001 dan masalah-masalah aktual terkait Provinsi Papua.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, menghadiri rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013). Rapat tersebut membahas implementasi UU No.21 Tahun 2001 dan masalah-masalah aktual terkait Provinsi Papua.

Suasana rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Suasana rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013).