DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada 20 Maret 2025.

 

Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR mengatakan, pengesahan revisi UU TNI dilakukan setelah DPR menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Selain itu, seluruh fraksi partai politik di Komisi I DPR dan perwakilan pemerintah juga sepakat melanjutkan pembahasan ke tingkat kedua yaitu pengesahan di rapat paripurna.

 

Bersamaan dengan pengesahan UU TNI, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil pun menggelar demonstrasi di Senayan. Untuk mengamankan jalannya demo, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 5.021 aparat gabungan.

 

Keberadaan UU TNI memang cukup kontroversial karena ramai ditolak masyarakat. Pakar hukum Aan Eko Widiarto menilai, UU TNI bisa membuat TNI menjadi lembaga yang punya kewenangan luas tanpa pengawasan, jika tidak dirumuskan dengan benar dan hati-hati.

 

Host: Feby Novalius

 

Baca artikel: DPR Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang Besok