Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah anggapan bahwa KPK tidak lagi menindak kasus korupsi di perusahaan BUMN.
Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga atau instansi, baik yang bergerak secara komersial maupun nirlaba, dapat dijerat hukum apabila terlibat dalam praktik korupsi. “Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses,” ujar Jokowi di Solo, Senin (5/5/2025).