Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di sejumlah ruas jalan Ibu kota menuai polemik di masyarakat.
Meski sebagian pengguna jalan mengaku setuju, dengan kebijakan tersebut. Namun mayoritas pengguna jalan menolak diterapkannya kebijakan tersebut.