Denny JA Akan Ajukan Judicial Review Terkait Lembaga Survei

Pendiri Asosiasi Riset Opini Punlik (AROPI), Denny JA didampingi Ketua Umum AROPI Sunarto dan Anggota AROPI Umar S Bakry mempertanyakan Peraturan Pemilu No 7, Tahun 2017 pasal 449 ayat 2 dan 5 yang melarang Lembaga Survei mengumumkan hasil hitung cepat sebelum dua jam pencoblosan selesai saat jumpa pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat 15 Maret 2019. Terkait kembalinya pasal yang memgancam hak warga untuk tahu lebih cepat, maka AROPI mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU tersebut.