Menanggapi rekomendasi itu, Ma'ruf Amin mengaku telah melakukan beberapa langkah untuk mewujudkan keinginan IPPNU. Salah satunya, yakni melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pernah menerbitkan fatwa muamalah medsosiah pada 2017 lalu. Di situ telah diterangkan rekomendasi etika menggunakan media sosial.

Cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin (tengah) berbincang dengan Ketua Umum PP IPPNU Puti Hasni (kiri) disaksikan Ketum PP Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Asep Irfan Mujahid (kanan) saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) di Jakarta, Minggu 7 Oktober 2018.

Rekomendasi lainnya yakni, agar para pelajar terutama pelajar putri dipersatukan dalam memerangi penyebaran hoax alias informasi bohong. Pasalnya, IPPNU menilai hoax ini bisa menimbulkan perpecahan.

Rekomendasi yang pertama yakni, agar Ma'ruf melakukan langkah penguatan ideologi Pancasila kepada pelajar umumnya. Hal itu melihat saat ini maraknya paham-paham yang berseberangan dan berpotensi mengancam nilai-nilai kebangsaan.

Cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin memberikan wejangan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) di Jakarta, Minggu 7 Oktober 2018.