Dalam laporan audit investigatif tersebut, BPK menyampaikan bahwa proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap 1 (NPCT-1) terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilyun.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (tengah) menerima audit investigatif terkait pembangunan Kalibaru (NPCT) Pelindo II (IPC) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) didampingi Ketua Pansus Angket DPR-RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di ruang pimpinan DPR, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Dalam laporan audit investigatif tersebut, BPK menyampaikan bahwa proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap 1 (NPCT-1) terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilyun.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (tengah) menerima audit investigatif terkait pembangunan Kalibaru (NPCT) Pelindo II (IPC) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) didampingi Ketua Pansus Angket DPR-RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di ruang pimpinan DPR, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Dalam laporan audit investigatif tersebut, BPK menyampaikan bahwa proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap 1 (NPCT-1) terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilyun.

Dalam laporan audit investigatif tersebut, BPK menyampaikan bahwa proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap 1 (NPCT-1) terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilyun.

Dalam laporan audit investigatif tersebut, BPK menyampaikan bahwa proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap 1 (NPCT-1) terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilyun.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (tengah) menerima audit investigatif terkait pembangunan Kalibaru (NPCT) Pelindo II (IPC) dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) didampingi Ketua Pansus Angket DPR-RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di ruang pimpinan DPR, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Dalam laporan audit investigatif tersebut, BPK menyampaikan bahwa proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk tahap 1 (NPCT-1) terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilyun.