Foto 1 / 5
Perbesar
Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus dan perwakilan pemerintah saat rapat dengar pendapat pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan) dengan anggota Pansus yang dipimpin Andreas Eddy Susetyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Foto 2 / 5
Perbesar
Adapun urgensi percepatan pembahasan RUU Kewirausahaan, pertama untuk mendorong percepatan pertumbuhan wirausaha nasional terutama pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia. Kedua dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha besar.
Foto 3 / 5
Perbesar
Adapun urgensi percepatan pembahasan RUU Kewirausahaan, pertama untuk mendorong percepatan pertumbuhan wirausaha nasional terutama pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia. Kedua dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha besar.
Foto 4 / 5
Perbesar
Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus dan perwakilan pemerintah saat rapat dengar pendapat pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan) dengan anggota Pansus yang dipimpin Andreas Eddy Susetyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Foto 5 / 5
Perbesar
Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus dan perwakilan pemerintah saat rapat dengar pendapat pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan) dengan anggota Pansus yang dipimpin Andreas Eddy Susetyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Advertisement
RDP Pembahasan RUU Kewirausahaan
Rabu 01 Januari 2020 01:01 WIB
A
A
A
HIPMI mendorong percepatan pembahasan RUU Kewirausahaan sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan penguasaan aset atau kekayaan negara yang selama ini sebanyak 50,3 persen masih dikuasai masyarakat kaya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
Topik Artikel :
Foto Lainnya
