Dalam kasus Perpanjangan Kontrak JICT Selain melawan hukum, Kerugian negara dalam kasus perpanjangan kontrak JICT mencapai Rp 4,08 trilyun dan meminta KPK usut tuntas kasus yang merugikan negara.

Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) M Firmansyah Sukardiman (Kanan) bersama pengamat pelabuhan Ermanto Usman usai memberi data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Rabu (22/11/2017). Dalam kasus Perpanjangan Kontrak JICT Selain melawan hukum, Kerugian negara dalam kasus perpanjangan kontrak JICT mencapai Rp 4,08 trilyun dan meminta KPK usut tuntas kasus yang merugikan negara.

Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) M Firmansyah Sukardiman (Kanan) bersama pengamat pelabuhan Ermanto Usman usai memberi data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Rabu (22/11/2017). Dalam kasus Perpanjangan Kontrak JICT Selain melawan hukum, Kerugian negara dalam kasus perpanjangan kontrak JICT mencapai Rp 4,08 trilyun dan meminta KPK usut tuntas kasus yang merugikan negara.

Dalam kasus Perpanjangan Kontrak JICT Selain melawan hukum, Kerugian negara dalam kasus perpanjangan kontrak JICT mencapai Rp 4,08 trilyun dan meminta KPK usut tuntas kasus yang merugikan negara.

Dalam kasus Perpanjangan Kontrak JICT Selain melawan hukum, Kerugian negara dalam kasus perpanjangan kontrak JICT mencapai Rp 4,08 trilyun dan meminta KPK usut tuntas kasus yang merugikan negara.