PPP tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz (tengah) bersama pengurus Partai PPP versi Muktamar Jakarta menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

PPP tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz (tengah) bersama pengurus Partai PPP versi Muktamar Jakarta menunjukkan surat keberatan putusan MK terkait penghayat kepercayaan di KTP di Kantor PPP, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz (tengah) bersama pengurus Partai PPP versi Muktamar Jakarta menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).