Ketua umum DPN Peradi Juniver Girsang (kedua kanan) berbincang bersama dengan Ketua MUI KH Ma'aruf Amin (kedua kiri) pengacara Todung Mulya Lubis (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dalam acara Halal Bihalal Peradi di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Thaun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Ketua Umum DPN Peradi, Juniver Girsang (kanan) berjalan bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Harry Ponto (kiri) dalam acara Halal Bihalal Peradi di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Thaun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Ketua MUI KH Ma'aruf Amin (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dalam acara Halal Bihalal Peradi di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Thaun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Ketua umum DPN Peradi Juniver Girsang (kanan) berbincang bersama dengan Ketua MUI KH Ma'aruf Amin (tengah) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dalam acara Halal Bihalal Peradi di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Thaun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan.