Menko Polhukam Wiranto membacakan putusan pemerintah terkait pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sudah membahayakan NKRI.

Menko Polhukam Wiranto membacakan putusan pemerintah terkait pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sudah membahayakan NKRI.

Menko Polhukam Wiranto (tengah) di dampingi (ka-ki) Kapolri Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkum HAM Yasona Laoly saat membacakan putusan pemerintah terkait pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sudah membahayakan NKRI.

Menko Polhukam Wiranto (tengah) di dampingi (ka-ki) Kapolri Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkum HAM Yasona Laoly saat membacakan putusan pemerintah terkait pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sudah membahayakan NKRI.

Menko Polhukam Wiranto (tengah) di dampingi (ka-ki) Kapolri Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkum HAM Yasona Laoly saat membacakan putusan pemerintah terkait pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sudah membahayakan NKRI.