Menkes Nila F. Moloek (tengah) didampingi sejumlah asosiasi di bidang kesehatan memberikan keterangan terkait vaksin palsu usai menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Menkes memastikan vaksin dari pemerintah tidak ada yang dipalsukan serta menyerukan pelayanan imuninasi harus tetap berjalan dengan prinsip keselamatan pasien dan sesuai standar, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak dalam kesehatan disertai dengan pengawasan peredaran vaksin yang lebih ketat.

Menkes Nila F. Moloek (tengah) didampingi Ketua Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) Bambang Supriyatno (kiri) dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan memberikan keterangan terkait vaksin palsu usai menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi di bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Menkes memastikan vaksin dari pemerintah tidak ada yang dipalsukan serta menyerukan pelayanan imuninasi harus tetap berjalan dengan prinsip keselamatan pasien dan sesuai standar, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak dalam kesehatan disertai dengan pengawasan peredaran vaksin yang lebih ketat.

Menkes Nila F. Moloek (kiri) didampingi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan memberikan keterangan terkait vaksin palsu usai menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi di bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Menkes memastikan vaksin dari pemerintah tidak ada yang dipalsukan serta menyerukan pelayanan imuninasi harus tetap berjalan dengan prinsip keselamatan pasien dan sesuai standar, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak dalam kesehatan disertai dengan pengawasan peredaran vaksin yang lebih ketat.

Menkes Nila F. Moloek (kiri) didampingi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan memberikan keterangan terkait vaksin palsu usai menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi di bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Menkes memastikan vaksin dari pemerintah tidak ada yang dipalsukan serta menyerukan pelayanan imuninasi harus tetap berjalan dengan prinsip keselamatan pasien dan sesuai standar, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak dalam kesehatan disertai dengan pengawasan peredaran vaksin yang lebih ketat.