Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berdialog dengan Ketua Umum PPP Djan Faridz usai sidang yang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ketua Umum PPP Djan Faridz hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ketua Umum PPP Djan Faridz hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pada uji materi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Gugatan terhadap UU Partai Politik oleh PPP kubu Djan Faridz dilayangkan karena Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meski keputusan pengadilan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa kubu Djan Faridz merupakan kepengurusan yang sah.