Aktivis Kontras bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan "#Masih Ingat" di depan Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Aksi mereka menolak rekonsiliasi pemerintah tanpa ada proses hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aktivis Kontras bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan "#Masih Ingat" di depan Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Aksi mereka menolak rekonsiliasi pemerintah tanpa ada proses hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aksi mereka menolak rekonsiliasi pemerintah tanpa ada proses hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aktivis Kontras bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan "#Masih Ingat" di depan Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Aksi mereka menolak rekonsiliasi pemerintah tanpa ada proses hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aktivis Kontras bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan "#Masih Ingat" di depan Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Aksi mereka menolak rekonsiliasi pemerintah tanpa ada proses hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aktivis Kontras bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan "#Masih Ingat" di depan Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Aksi mereka menolak rekonsiliasi pemerintah tanpa ada proses hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.