Perwakilan masyarakat Tana Tidung, Kalimantan Utara, membawa berkas yang akan diserahkan ke KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung, Undunsyah dan Markus hingga Rp500 miliar yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, gratifikasi, dan pemindahan rekening kas daerah.

Perwakilan masyarakat Tana Tidung, Kalimantan Utara, membawa berkas yang akan diserahkan ke KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung, Undunsyah dan Markus hingga Rp500 miliar yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, gratifikasi, dan pemindahan rekening kas daerah.

Perwakilan masyarakat Tana Tidung, Kalimantan Utara, membawa berkas yang akan diserahkan ke KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung, Undunsyah dan Markus hingga Rp500 miliar yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, gratifikasi, dan pemindahan rekening kas daerah.

Perwakilan masyarakat Tana Tidung, Kalimantan Utara, membawa berkas yang akan diserahkan ke KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung, Undunsyah dan Markus hingga Rp500 miliar yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, gratifikasi, dan pemindahan rekening kas daerah.

Perwakilan masyarakat Tana Tidung, Kalimantan Utara, membawa berkas yang akan diserahkan ke KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung, Undunsyah dan Markus hingga Rp500 miliar yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, gratifikasi, dan pemindahan rekening kas daerah.