Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemun Zubair (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Habil Marati menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (10/1/2016). Fatwa islah tersebut bersifat mengikat untuk ditaati bagi seluruh kader dan pengurus PPP dan meminta segera DPP PPP untuk melakukan konsilidasi pengurus dan fungsionaris partai.

Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemun Zubair (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Habil Marati menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (10/1/2016). Fatwa islah tersebut bersifat mengikat untuk ditaati bagi seluruh kader dan pengurus PPP dan meminta segera DPP PPP untuk melakukan konsilidasi pengurus dan fungsionaris partai.

Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemun Zubair (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Habil Marati menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (10/1/2016). Fatwa islah tersebut bersifat mengikat untuk ditaati bagi seluruh kader dan pengurus PPP dan meminta segera DPP PPP untuk melakukan konsilidasi pengurus dan fungsionaris partai.

Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemun Zubair (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Habil Marati menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (10/1/2016). Fatwa islah tersebut bersifat mengikat untuk ditaati bagi seluruh kader dan pengurus PPP dan meminta segera DPP PPP untuk melakukan konsilidasi pengurus dan fungsionaris partai.