Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron (kiri) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Edi Setiadi menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema "Masa Depan Indonesia Outlook 2016 Dalam Persepsi dan Harapan Rakyat Indonesia" di Jakarta, Kamis (24/12/2015). Lembaga riset dan kajian terhadap beragam kebijakan publik dan persoalan kebangsaan, FFH mencatat, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di tahun 2015 sangat lambat berkaitan dengan kebijakan yang hendak dikeluarkannya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron (tengah), Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata (kiri), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Edi Setiadi (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema "Masa Depan Indonesia Outlook 2016 Dalam Persepsi dan Harapan Rakyat Indonesia" di Jakarta, Kamis (24/12/2015). Lembaga riset dan kajian terhadap beragam kebijakan publik dan persoalan kebangsaan, FFH mencatat, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di tahun 2015 sangat lambat berkaitan dengan kebijakan yang hendak dikeluarkannya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron (dua kiri), Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata (kiri), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Edi Setiadi (dua kanan) menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema "Masa Depan Indonesia Outlook 2016 Dalam Persepsi dan Harapan Rakyat Indonesia" di Jakarta, Kamis (24/12/2015). Lembaga riset dan kajian terhadap beragam kebijakan publik dan persoalan kebangsaan, FFH mencatat, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di tahun 2015 sangat lambat berkaitan dengan kebijakan yang hendak dikeluarkannya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron (tengah), Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata (kiri), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Edi Setiadi (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema "Masa Depan Indonesia Outlook 2016 Dalam Persepsi dan Harapan Rakyat Indonesia" di Jakarta, Kamis (24/12/2015). Lembaga riset dan kajian terhadap beragam kebijakan publik dan persoalan kebangsaan, FFH mencatat, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di tahun 2015 sangat lambat berkaitan dengan kebijakan yang hendak dikeluarkannya.