Massa aksi yang tergabung dalam Komunitas Muslim Pembela Ka'bah (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Aksi tersebut untuk mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.

Massa aksi yang tergabung dalam Komunitas Muslim Pembela Ka'bah (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Aksi tersebut untuk mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.

Massa aksi yang tergabung dalam Komunitas Muslim Pembela Ka'bah (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Aksi tersebut untuk mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.

Massa aksi yang tergabung dalam Komunitas Muslim Pembela Ka'bah (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Aksi tersebut untuk mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.

Massa aksi yang tergabung dalam Komunitas Muslim Pembela Ka'bah (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Aksi tersebut untuk mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.

Massa aksi yang tergabung dalam Komunitas Muslim Pembela Ka'bah (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Aksi tersebut untuk mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.