Budayawan Sujiwo Tejo usai mengisi diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2015). Pria 53 tahun yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo ini mengatakan, calon pimpinan KPK yang belum dipanggil Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena mengulur-ngulur waktu dan ada yang ingin melemahkan KPK.

Budayawan Sujiwo Tejo usai mengisi diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2015). Pria 53 tahun yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo ini mengatakan, calon pimpinan KPK yang belum dipanggil Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena mengulur-ngulur waktu dan ada yang ingin melemahkan KPK.

Budayawan Sujiwo Tejo usai mengisi diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2015). Pria 53 tahun yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo ini mengatakan, calon pimpinan KPK yang belum dipanggil Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena mengulur-ngulur waktu dan ada yang ingin melemahkan KPK.

Budayawan Sujiwo Tejo usai mengisi diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2015). Pria 53 tahun yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo ini mengatakan, calon pimpinan KPK yang belum dipanggil Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena mengulur-ngulur waktu dan ada yang ingin melemahkan KPK.

Budayawan Sujiwo Tejo usai mengisi diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2015). Pria 53 tahun yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo ini mengatakan, calon pimpinan KPK yang belum dipanggil Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena mengulur-ngulur waktu dan ada yang ingin melemahkan KPK.

Budayawan Sujiwo Tejo usai mengisi diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/11/2015). Pria 53 tahun yang memiliki nama asli Agus Hadi Sudjiwo ini mengatakan, calon pimpinan KPK yang belum dipanggil Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena mengulur-ngulur waktu dan ada yang ingin melemahkan KPK.