Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersama beberapa aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan keterangan kepada pers terkait dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/6/2015). Usulan dana aspirasi dewan sebesar Rp20 miliar per tahun atau Rp11,2 triliun untuk seluruh dewan dalam RAPBN 2016 menurut ICW hanya menjadi ladang korupsi para dewan wakil rakyat. Hal ini yang mendorong ICW menolak secara keras dana aspirasi anggota DPR.

Usulan dana aspirasi dewan sebesar Rp20 miliar per tahun atau Rp11,2 triliun untuk seluruh dewan dalam RAPBN 2016 menurut ICW hanya menjadi ladang korupsi para dewan wakil rakyat. Hal ini yang mendorong ICW menolak secara keras dana aspirasi anggota DPR.

Usulan dana aspirasi dewan sebesar Rp20 miliar per tahun atau Rp11,2 triliun untuk seluruh dewan dalam RAPBN 2016 menurut ICW hanya menjadi ladang korupsi para dewan wakil rakyat. Hal ini yang mendorong ICW menolak secara keras dana aspirasi anggota DPR.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersama beberapa aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan keterangan kepada pers terkait dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/6/2015). Usulan dana aspirasi dewan sebesar Rp20 miliar per tahun atau Rp11,2 triliun untuk seluruh dewan dalam RAPBN 2016 menurut ICW hanya menjadi ladang korupsi para dewan wakil rakyat. Hal ini yang mendorong ICW menolak secara keras dana aspirasi anggota DPR.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan keterangan kepada pers terkait dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/6/2015). Usulan dana aspirasi dewan sebesar Rp20 miliar per tahun atau Rp11,2 triliun untuk seluruh dewan dalam RAPBN 2016 menurut ICW hanya menjadi ladang korupsi para dewan wakil rakyat. Hal ini yang mendorong ICW menolak secara keras dana aspirasi anggota DPR.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersama beberapa aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan keterangan kepada pers terkait dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/6/2015). Usulan dana aspirasi dewan sebesar Rp20 miliar per tahun atau Rp11,2 triliun untuk seluruh dewan dalam RAPBN 2016 menurut ICW hanya menjadi ladang korupsi para dewan wakil rakyat. Hal ini yang mendorong ICW menolak secara keras dana aspirasi anggota DPR.