Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saling bertukar nota kesepahaman seusai penandatangan kerja sama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam hal pengamanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (ketiga kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kanan), Dirjen Pemasyarakatan Kemekumham Handoyo Sudradjat (kedua kiri) dan sejumlah staf melakukan foto bersama seusai penandatanganan nota kesepahaman di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam hal pengamanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) sebelum penandatanganan nota kesepahaman di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam hal pengamanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (ketiga kanan) memberi sambutan pada penandatanganan nota kesepahaman di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam hal pengamanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saling bertukar nota kesepahaman seusai penandatangan kerja sama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam hal pengamanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.