Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut dalam rangka melaporkan anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp12,1 triliun yang disebutnya dana siluman. Ahok meminta KPK menyelidiki dana siluman itu, yang salah satunya anggaran tidak masuk akal berupa pengadaan UPS atau alat penyimpan data untuk sekolah di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut dalam rangka melaporkan anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp12,1 triliun yang disebutnya dana siluman. Ahok meminta KPK menyelidiki dana siluman itu, yang salah satunya anggaran tidak masuk akal berupa pengadaan UPS atau alat penyimpan data untuk sekolah di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut dalam rangka melaporkan anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp12,1 triliun yang disebutnya dana siluman. Ahok meminta KPK menyelidiki dana siluman itu, yang salah satunya anggaran tidak masuk akal berupa pengadaan UPS atau alat penyimpan data untuk sekolah di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut dalam rangka melaporkan anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp12,1 triliun yang disebutnya dana siluman. Ahok meminta KPK menyelidiki dana siluman itu, yang salah satunya anggaran tidak masuk akal berupa pengadaan UPS atau alat penyimpan data untuk sekolah di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut dalam rangka melaporkan anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp12,1 triliun yang disebutnya dana siluman. Ahok meminta KPK menyelidiki dana siluman itu, yang salah satunya anggaran tidak masuk akal berupa pengadaan UPS atau alat penyimpan data untuk sekolah di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut dalam rangka melaporkan anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp12,1 triliun yang disebutnya dana siluman. Ahok meminta KPK menyelidiki dana siluman itu, yang salah satunya anggaran tidak masuk akal berupa pengadaan UPS atau alat penyimpan data untuk sekolah di DKI Jakarta.