Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) bersama Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris dan moderator dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Hanif Suranto, berbicara dalam diskusi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Diskusi tersebut mengangkat isu-isu strategis paska ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-Undang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) bersama Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris dan moderator dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Hanif Suranto, berbicara dalam diskusi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Diskusi tersebut mengangkat isu-isu strategis paska ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-Undang.

Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris berbicara hadir pada diskusi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Diskusi tersebut mengangkat isu-isu strategis paska ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-Undang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) bersama Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris dan moderator dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Hanif Suranto, berbicara dalam diskusi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Diskusi tersebut mengangkat isu-isu strategis paska ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-Undang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) bersama Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris berbicara dalam diskusi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Diskusi tersebut mengangkat isu-isu strategis paska ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-Undang.