Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri hadir pada diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, Sabtu (27/12/2014). Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Ibrahim Hasyim (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri saat diskusi di Jakarta, Sabtu (27/12/2014). Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Ibrahim Hasyim (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri saat diskusi di Jakarta, Sabtu (27/12/2014). Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri hadir pada diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, Sabtu (27/12/2014). Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri hadir pada diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, Sabtu (27/12/2014). Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (dua kanan) pada diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, Sabtu (27/12/2014). Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.