Diskusi membahas susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, yakni Perwakilan Walhi Khalisah Khalid, Koordinator ICW Ade Irawan, Koordinator KPA Iwan Nurdin, dan Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pernyataannya, mereka meminta Presiden RI Joko Widodo mengklarifikasi nama-nama yang dicalonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak, dan berbagai institusi lainnya guna kepentingan rakyat bersama.

Seseorang melihat banner bergambar Presiden Joko Widodo saat diskusi membahas susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Diskusi membahas susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, yakni Perwakilan Walhi Khalisah Khalid, Koordinator ICW Ade Irawan, Koordinator KPA Iwan Nurdin, dan Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pernyataannya, mereka meminta Presiden RI Joko Widodo mengklarifikasi nama-nama yang dicalonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak, dan berbagai institusi lainnya guna kepentingan rakyat bersama.

Diskusi membahas susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, yakni Perwakilan Walhi Khalisah Khalid, Koordinator ICW Ade Irawan, Koordinator KPA Iwan Nurdin, dan Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pernyataannya, mereka meminta Presiden RI Joko Widodo mengklarifikasi nama-nama yang dicalonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak, dan berbagai institusi lainnya guna kepentingan rakyat bersama.

Diskusi membahas susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, yakni Perwakilan Walhi Khalisah Khalid, Koordinator ICW Ade Irawan, Koordinator KPA Iwan Nurdin, dan Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pernyataannya, mereka meminta Presiden RI Joko Widodo mengklarifikasi nama-nama yang dicalonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak, dan berbagai institusi lainnya guna kepentingan rakyat bersama.