Diskusi "Refleksi 4 Tahun Pemberlakuan KIP Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" di Jakarta, Rabu (30/4/2014). UU KIP memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono (kanan), Komisioner KIP Henny Widyaningsih (tengah), dan Pakar Komunikasi Politik Ade Armando menjadi pembicara pada diskusi "Refleksi 4 Tahun Pemberlakuan KIP Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" di Jakarta, Rabu (30/4/2014). UU KIP memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Diskusi "Refleksi 4 Tahun Pemberlakuan KIP Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" di Jakarta, Rabu (30/4/2014). UU KIP memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono (kanan), Komisioner KIP Henny Widyaningsih (tengah), dan Pakar Komunikasi Politik Ade Armando menjadi pembicara pada diskusi "Refleksi 4 Tahun Pemberlakuan KIP Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" di Jakarta, Rabu (30/4/2014). UU KIP memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono (kanan), Komisioner KIP Henny Widyaningsih (tengah), dan Pakar Komunikasi Politik Ade Armando menjadi pembicara pada diskusi "Refleksi 4 Tahun Pemberlakuan KIP Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" di Jakarta, Rabu (30/4/2014). UU KIP memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.