Foto 1 / 6
Perbesar
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Foto 2 / 6
Perbesar
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Foto 3 / 6
Perbesar
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Foto 4 / 6
Perbesar
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Foto 5 / 6
Perbesar
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Foto 6 / 6
Perbesar
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Advertisement
PPP Tak Sepakat Revisi UU MK
Rabu 01 Januari 2020 01:01 WIB
A
A
A
Wakil Ketua MPR sekaligus Penasihat Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait revisi UU Mahkamah Konstutusi (MK) bersama Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi (kanan) dan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013). Fraksi PPP tidak sepakat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menyelamatkan MK yang akan ditandatangani Presiden SBY.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
Topik Artikel :
Foto Lainnya
