Advertisement
Advertisement
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement

Tolak RUU Ormas

Rabu 01 Januari 2020 01:01 WIB
A
A
A

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas memberikan keterangan pers di Kantor LBHI, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Mereka menilai UU Ormas hanya akan melanggengkan budaya pemerintahan yang antikritik, feodal, represif, dan otoritarianisme.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Foto Lainnya