Sebuah spanduk bertuliskan "Menaikkan Harga BBM=Musuh Rakyat," terpasang di pintu gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013).

Gabungan buruh se-Jabodetabek melakukan aski unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak DPR untuk menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya telah diusulkan pemerintah untuk memotong subsidi BBM dengan pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Seorang buruh memasang spanduk berisi sejumlah tuntutan buruh, saat unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak DPR untuk menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya telah diusulkan pemerintah untuk memotong subsidi BBM dengan pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Gabungan buruh se-Jabodetabek melakukan aski unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak DPR untuk menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya telah diusulkan pemerintah untuk memotong subsidi BBM dengan pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Buruh menggelar salat berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak DPR untuk menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya telah diusulkan pemerintah untuk memotong subsidi BBM dengan pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Buruh menggelar salat berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak DPR untuk menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya telah diusulkan pemerintah untuk memotong subsidi BBM dengan pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).