Aktivis National Papua Solidarity menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Aktivis National Papua Solidarity menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Aktivis National Papua Solidarity melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013). Aksi mereka menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut bertentangan dengan UU N0. 9 Tahun 1998 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aktivis National Papua Solidarity melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013). Aksi mereka menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut bertentangan dengan UU N0. 9 Tahun 1998 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aktivis National Papua Solidarity melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013). Aksi mereka menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut bertentangan dengan UU N0. 9 Tahun 1998 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aktivis National Papua Solidarity melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013). Aksi mereka menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut bertentangan dengan UU N0. 9 Tahun 1998 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aktivis National Papua Solidarity melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013). Aksi mereka menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut bertentangan dengan UU N0. 9 Tahun 1998 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.