Ketua DPD Irman Gusman memberikan kata sambutan disaksikan dua Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (kiri) da La Ode Ida (kanan).

Ketua DPD Irman Gusman saat memberikan kata sambutan.

Ketua DPD Irman Gusman (kemeja putih), Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (kiri), La Ode Ida (kedua kanan) dan Koordinator Tim Litigasi DPD yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta saat diskusi dengan tema "Proses Legislasi Model Tipatit (DPR, DPD, Presiden) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," pada acara Press Gathering DPD di Yogyakarta, Sabtu (27/4/2013). MK melalui putusan nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundangan-undangan (P3).

Ketua DPD Irman Gusman (kemeja putih), Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (kiri), La Ode Ida (kedua kanan) dan Koordinator Tim Litigasi DPD yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta saat diskusi dengan tema "Proses Legislasi Model Tipatit (DPR, DPD, Presiden) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," pada acara Press Gathering DPD di Yogyakarta, Sabtu (27/4/2013). MK melalui putusan nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundangan-undangan (P3).

Ketua DPD Irman Gusman (kemeja putih), Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (kiri), La Ode Ida (kedua kanan) dan Koordinator Tim Litigasi DPD yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta saat diskusi dengan tema "Proses Legislasi Model Tipatit (DPR, DPD, Presiden) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," pada acara Press Gathering DPD di Yogyakarta, Sabtu (27/4/2013). MK melalui putusan nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundangan-undangan (P3).

Ketua DPD Irman Gusman (kemeja putih), Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (kiri), La Ode Ida (kedua kanan) dan Koordinator Tim Litigasi DPD yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta saat diskusi dengan tema "Proses Legislasi Model Tipatit (DPR, DPD, Presiden) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," pada acara Press Gathering DPD di Yogyakarta, Sabtu (27/4/2013). MK melalui putusan nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundangan-undangan (P3).

Ketua DPD Irman Gusman berbincang dengan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebelum memulai diskusi dengan tema "Proses Legislasi Model Tipatit (DPR,DPD, Presiden) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," pada acara Press Gathering DPD di Yogyakarta, Sabtu (27/4/2013). MK melalui putusan nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundangan-undangan (P3).