Aktivis yang tergabung Koalisi Pejalan Kaki (KPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Mereka menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan trotoar sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 yang berfungsi untuk para pejalan kaki. Selain itu, mereka berharap trotoar di kawasan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Jakarta.

Aktivis yang tergabung Koalisi Pejalan Kaki (KPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Mereka menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan trotoar sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 yang berfungsi untuk para pejalan kaki. Selain itu, mereka berharap trotoar di kawasan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Jakarta.

Aktivis yang tergabung Koalisi Pejalan Kaki (KPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Mereka menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan trotoar sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 yang berfungsi untuk para pejalan kaki. Selain itu, mereka berharap trotoar di kawasan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Jakarta.

Aktivis yang tergabung Koalisi Pejalan Kaki (KPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Mereka menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan trotoar sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 yang berfungsi untuk para pejalan kaki. Selain itu, mereka berharap trotoar di kawasan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Jakarta.

Aktivis yang tergabung Koalisi Pejalan Kaki (KPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Mereka menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan trotoar sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 yang berfungsi untuk para pejalan kaki. Selain itu, mereka berharap trotoar di kawasan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Jakarta.