Dari ki-ka; Ahli Hukum Chaerul Imam, Direktur Setara Institute Hendardi, Direktur Imparsial Poengky Indarti, Koordinator Kontras Haris Azhar, Pembina Kontras Usman Hamid, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Anggota Komnas HAM MM Bilah, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan Tim 9 TNI AD terkait kasus LP Cebongan, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/4/2013). Dalam keteranganya, mereka menuntut agar para pelaku kasus LP Cebongan diproses hukum di peradilan umum, bukan peradilan militer. Hal itu dilakukan penting agar penuntasanya berjalan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan. Mereka juga mendesak Presiden SBY untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) Revisi Peradilan militer.

Direktur Setara Institute Hendardi (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan Tim 9 TNI AD terkait kasus LP Cebongan, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Direktur Setara Institute Hendardi (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan Tim 9 TNI AD terkait kasus LP Cebongan, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Koalisi Masyarakat Sipil menuntut agar para pelaku kasus LP Cebongan diproses hukum di peradilan umum, bukan peradilan militer. Hal itu dilakukan penting agar penuntasanya berjalan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan. Mereka juga mendesak Presiden SBY untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) Revisi Peradilan militer.

Direktur Setara Institute Hendardi (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan Tim 9 TNI AD terkait kasus LP Cebongan, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Direktur Setara Institute Hendardi (dua kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan Tim 9 TNI AD terkait kasus LP Cebongan, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Dari ki-ka; Ahli Hukum Chaerul Imam, Direktur Setara Institute Hendardi, Direktur Imparsial Poengky Indarti, Koordinator Kontras Haris Azhar, Pembina Kontras Usman Hamid, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Anggota Komnas HAM MM Bilah, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan Tim 9 TNI AD terkait kasus LP Cebongan, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/4/2013). Dalam keteranganya, mereka menuntut agar para pelaku kasus LP Cebongan diproses hukum di peradilan umum, bukan peradilan militer. Hal itu dilakukan penting agar penuntasanya berjalan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan. Mereka juga mendesak Presiden SBY untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) Revisi Peradilan militer.