Sebuah surat raksasa yang ditujukan untuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo dari aktivis ICW Koalisi Tolak Kurikulum 2013 di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013). Surat tersebut berisikan permintaan masyarakat agar Kementerian Keuangan menolak anggaran kurikulum 2013. Seperti yang diketahui, proses penyusunan kurikulum 2013 rawan dikorupsi, proses penganggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, hal ini dilihat dari kenaikan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran pertama diajukan Rp684 miliar kemudian menjadi Rp1,4 triliun, dan saat ini anggaran sebesar Rp2,49 triliun.

Aktivis ICW Koalisi Tolak Kurikulum 2013 Siti Juliantari (kiri) membentangkan surat raksasa yang ditujukan untuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang diwakilkan oleh bagian penerimaan surat Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013). Surat tersebut berisikan permintaan masyarakat agar Kementerian Keuangan menolak anggaran kurikulum 2013. Seperti yang diketahui, proses penyusunan kurikulum 2013 rawan dikorupsi, proses penganggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, hal ini dilihat dari kenaikan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran pertama diajukan Rp684 miliar kemudian menjadi Rp1,4 triliun, dan saat ini anggaran sebesar Rp2,49 triliun.

Aktivis ICW Koalisi Tolak Kurikulum 2013 Siti Juliantari (kiri) menunjukkan surat raksasa yang ditujukan untuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang diwakilkan oleh bagian penerimaan surat Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013). Surat tersebut berisikan permintaan masyarakat agar Kementerian Keuangan menolak anggaran kurikulum 2013. Seperti yang diketahui, proses penyusunan kurikulum 2013 rawan dikorupsi, proses penganggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, hal ini dilihat dari kenaikan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran pertama diajukan Rp684 miliar kemudian menjadi Rp1,4 triliun, dan saat ini anggaran sebesar Rp2,49 triliun.

Aktivis ICW Koalisi Tolak Kurikulum 2013 Siti Juliantari (kiri) menyerahkan surat raksasa untuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang diwakilkan oleh bagian penerimaan surat Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013). Surat tersebut berisikan permintaan masyarakat agar Kementerian Keuangan menolak anggaran kurikulum 2013. Seperti yang diketahui, proses penyusunan kurikulum 2013 rawan dikorupsi, proses penganggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, hal ini dilihat dari kenaikan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran pertama diajukan Rp684 miliar kemudian menjadi Rp1,4 triliun, dan saat ini anggaran sebesar Rp2,49 triliun.

Aktivis ICW Retno Listiati (kiri) yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyerahkan surat raksasa untuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang diwakilkan oleh bagian penerimaan surat Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013). Surat tersebut berisikan permintaan masyarakat agar Kementerian Keuangan menolak anggaran kurikulum 2013. Seperti yang diketahui, proses penyusunan kurikulum 2013 rawan dikorupsi, proses penganggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, hal ini dilihat dari kenaikan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran pertama diajukan Rp684 miliar kemudian menjadi Rp1,4 triliun, dan saat ini anggaran sebesar Rp2,49 triliun.

Aktivis ICW Retno Listiati (kiri) yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyerahkan surat raksasa untuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang diwakilkan oleh bagian penerimaan surat Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013). Surat tersebut berisikan permintaan masyarakat agar Kementerian Keuangan menolak anggaran kurikulum 2013. Seperti yang diketahui, proses penyusunan kurikulum 2013 rawan dikorupsi, proses penganggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, hal ini dilihat dari kenaikan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran pertama diajukan Rp684 miliar kemudian menjadi Rp1,4 triliun, dan saat ini anggaran sebesar Rp2,49 triliun.