Suasana sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan di Gedung MK, Jakara, Rabu (27/3/2023). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan permohonan judicial review UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD.

Suasana sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan di Gedung MK, Jakara, Rabu (27/3/2023). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan permohonan judicial review UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD.

Suasana sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan di Gedung MK, Jakara, Rabu (27/3/2023). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan permohonan judicial review UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman selaku pemohon didampingi penasihat hukum pemohon Todung Mulya Lubis mengikuti sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan di Gedung MK, Jakara, Rabu (27/3/2023). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan DPD yang mengajukan permohonan judicial review UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman selaku pemohon didampingi penasihat hukum pemohon Todung Mulya Lubis mengikuti sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan di Gedung MK, Jakara, Rabu (27/3/2023). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan DPD yang mengajukan permohonan judicial review UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengikuti sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan di Gedung MK, Jakara, Rabu (27/3/2023). MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan DPD yang mengajukan permohonan judicial review UU 27/ 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD.