Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat hadir di acara diskusi diskusi "Dana Talangan Haji, Solusi atau Masalah?" di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Pembicara menilai, program Dana Talangan Haji (DTH) menjadi salah satu sebab panjangnya antrean calon jamaah haji di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera membuat regulasi guna menghindari hal tersebut dan menghindari praktik kejahatan perbankan.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat hadir di acara diskusi diskusi "Dana Talangan Haji, Solusi atau Masalah?" di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Pembicara menilai, program Dana Talangan Haji (DTH) menjadi salah satu sebab panjangnya antrean calon jamaah haji di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera membuat regulasi guna menghindari hal tersebut dan menghindari praktik kejahatan perbankan.

Dari ki-ka; Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu, Direktur Utama Bank Mega Syariah yang juga Wakil Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia Beny Witjaksono dan Tenaga Ahli Fraksi PKS Zulfikar berbicara dalam diskusi "Dana Talangan Haji, Solusi atau Masalah?" di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Pembicara menilai, program Dana Talangan Haji (DTH) menjadi salah satu sebab panjangnya antrean calon jamaah haji di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera membuat regulasi guna menghindari hal tersebut dan menghindari praktik kejahatan perbankan.

Dari ki-ka; Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu, Direktur Utama Bank Mega Syariah yang juga Wakil Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia Beny Witjaksono dan Tenaga Ahli Fraksi PKS Zulfikar berbicara dalam diskusi "Dana Talangan Haji, Solusi atau Masalah?" di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Pembicara menilai, program Dana Talangan Haji (DTH) menjadi salah satu sebab panjangnya antrean calon jamaah haji di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera membuat regulasi guna menghindari hal tersebut dan menghindari praktik kejahatan perbankan.