Orang tua dari TKI asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, Bong Djit Min (kiri) menemui menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di kantor Kemenakertrans di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis (25/10/2012). Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India, 3 Desember 2010 lalu. Pemerintah sendiri telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara penempatan, terlebih kepada TKI yang terancam hukuman mati.

Orang tua dari TKI asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, Bong Djit Min (kiri) didampingi anggota komisi IX, Caroline Margareth Natasha (tengah) menemui menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (kanan) di kantor Kemenakertrans di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis (25/10/2012). Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India, 3 Desember 2010 lalu. Pemerintah sendiri telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara penempatan, terlebih kepada TKI yang terancam hukuman mati.

Orang tua dari TKI asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, Bong Djit Min (kiri) didampingi anggota komisi IX, Caroline Margareth Natasha (tengah) menemui menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (kanan) di kantor Kemenakertrans di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis (25/10/2012). Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India, 3 Desember 2010 lalu. Pemerintah sendiri telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara penempatan, terlebih kepada TKI yang terancam hukuman mati.

Orang tua dari TKI asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, Bong Djit Min (kiri) didampingi anggota komisi IX, Caroline Margareth Natasha (tengah) menemui menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (kanan) di kantor Kemenakertrans di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis (25/10/2012). Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India, 3 Desember 2010 lalu. Pemerintah sendiri telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara penempatan, terlebih kepada TKI yang terancam hukuman mati.

Orang tua dari TKI asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, Bong Djit Min (kedua kanan) menemui menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (kiri) di kantor Kemenakertrans di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis (25/10/2012). Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India, 3 Desember 2010 lalu. Pemerintah sendiri telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara penempatan, terlebih kepada TKI yang terancam hukuman mati.

Orang tua dari TKI asal Pontianak Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, Bong Djit Min (kanan) menemui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (kiri) di Kantor Kemenakertrans di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (25/10/2012). Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, didakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India, 3 Desember 2010 lalu. Pemerintah sendiri telah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal kepada semua TKI yang terlibat dengan masalah hukum di negara-negara penempatan, terlebih kepada TKI yang terancam hukuman mati.