Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2012). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sedang diusulkan pemerintah. Menurut Koordinator Kontras Harris Azhar, dengan mengesahkan UU Kamnas tersebut, dapat mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers dan melegalisasi penculikan.