Menakertrans Muhaimin Iskandar (kanan) menyalami Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kiri) sebelum menggelar pertemuan tripartit di gedung Kemenakertrans, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya).

Menakertrans Muhaimin Iskandar berjalan menuju ruang rapat untuk menggelar pertemuan tripartit di gedung Kemenakertrans, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya).

Menakertrans Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan para wartawan sebelum menggelar pertemuan tripartit di gedung Kemenakertrans, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya).

Menakertrans Muhaimin Iskandar saat membuka pertemuan tripartit di gedung Kemenakertrans, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya).

Menakertrans Muhaimin Iskandar (tengah) berjalan menuju ruang rapat untuk menggelar pertemuan tripartit di gedung Kemenakertrans, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya).

Menakertrans Muhaimin Iskandar saat membuka pertemuan tripartit di gedung Kemenakertrans, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya).