Suasana bangku kosong yang tidak dihadiri oleh para anggota DPR pada sidang Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.

Suasana bangku kosong yang tidak dihadiri oleh para anggota DPR pada sidang Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.

Suasana bangku kosong yang tidak dihadiri oleh para anggota DPR pada sidang Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.

Suasana bangku kosong yang tidak dihadiri oleh para anggota DPR pada sidang Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.

Dari ki-ka; Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Firdaus Djaelani, Rahmat Waluyanto, Ilya Avianti, Ketua DK OJK Muliaman Darmansyah Hada, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi IX DPR, Emir Moeis, Kusumaningtuti S. Soetiono, Nurhaida dan Nelson Tampunbolon, berbincang sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota DK OJK di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.

Dari ki-ka; Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Firdaus Djaelani, Rahmat Waluyanto, Ilya Avianti, Ketua DK OJK Muliaman Darmansyah Hada, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi IX DPR, Emir Moeis, Kusumaningtuti S. Soetiono, Nurhaida dan Nelson Tampunbolon, berbincang sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota DK OJK di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.

Dari ki-ka; Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Firdaus Djaelani, Rahmat Waluyanto, Ilya Avianti, Ketua DK OJK Muliaman Darmansyah Hada, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi IX DPR, Emir Moeis, Kusumaningtuti S. Soetiono, Nurhaida dan Nelson Tampunbolon, berbincang sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Ketua dan Anggota DK OJK di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012). Nama ketua dan komisioner KPK diputuskan lewat uji kepatutan dan kelayakan mulai 7-14 Juni 2012 dan memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) calon anggota komisioner. Sesuai ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak.