DPRD Kabupaten Klungkung membahas rencana perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD). Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menekankan bahwa penyusunan struktur OPD perlu dilakukan secara tepat dan cermat. "Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Klungkung, Bali, Rabu (11/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan organisasi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan daerah, bukan sekadar penyesuaian administratif. "Dengan demikian, struktur yang dibentuk dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif," lanjutnya.
DPRD mendorong agar pembahasan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan efektivitas kerja pemerintahan. Masukan dan kajian yang relevan diperlukan agar rumusan perubahan dapat menjawab kebutuhan organisasi sekaligus mendukung kualitas layanan kepada masyarakat.
"Melalui pembahasan ini, penataan OPD diharapkan menghasilkan struktur yang proporsional, fungsional, dan sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Klungkung. DPRD menegaskan pentingnya memastikan setiap perubahan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, " tegasnya.
Pembahasan ini sebelumnya dilaksanakan saat Rapat paripurna yang dihadiri pula oleh Bupati Klungkung I Made Satria yang sekaligus menyampaikan penjelasan kepala daerah dan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
DPRD Kabupaten Klungkung membahas rencana perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD). Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menekankan bahwa penyusunan struktur OPD perlu dilakukan secara tepat dan cermat. "Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Klungkung, Bali, Rabu (11/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan organisasi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan daerah, bukan sekadar penyesuaian administratif. "Dengan demikian, struktur yang dibentuk dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif," lanjutnya.
DPRD mendorong agar pembahasan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan efektivitas kerja pemerintahan. Masukan dan kajian yang relevan diperlukan agar rumusan perubahan dapat menjawab kebutuhan organisasi sekaligus mendukung kualitas layanan kepada masyarakat.
"Melalui pembahasan ini, penataan OPD diharapkan menghasilkan struktur yang proporsional, fungsional, dan sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Klungkung. DPRD menegaskan pentingnya memastikan setiap perubahan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, " tegasnya.
Pembahasan ini sebelumnya dilaksanakan saat Rapat paripurna yang dihadiri pula oleh Bupati Klungkung I Made Satria yang sekaligus menyampaikan penjelasan kepala daerah dan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi.