JAKARTA -
Kementerian Hukum resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Tatyana Sentani Sutara. Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Tatyana mengatakan, pengesahan kepengurusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan organisasi sekaligus menjalankan program pemberdayaan ekonomi perempuan. IWAPI akan memprioritaskan perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan pembukaan pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu program yang disiapkan adalah platform digital untuk membantu pelaku UMKM memperoleh pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Melalui program tersebut, pelaku usaha ultramikro akan mendapat akses pembiayaan awal Rp5 juta yang dapat meningkat secara bertahap menjadi Rp10 juta, Rp25 juta, hingga maksimal Rp100 juta, tanpa bunga dan agunan, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan usaha.
Selain akses permodalan, IWAPI menyiapkan program IWAPI Trading House untuk memperluas pemasaran produk anggota ke pasar internasional. Produk unggulan seperti rempah-rempah, makanan olahan, bumbu siap pakai, keripik, dan rendang akan didorong menembus pasar ekspor, termasuk melalui pengiriman dalam skala kecil.
Tatyana mencontohkan sejumlah produk anggota yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri, antara lain bumbu siap pakai dari Tangerang Selatan yang berpeluang menembus pasar Arab Saudi serta produk keripik dari Papua Barat Daya. Program tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan menjangkau konsumen internasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan IWAPI Nita Yudi menyebut organisasi tersebut memiliki sekitar 40.000 anggota perempuan pengusaha yang tersebar di 37 provinsi. Sekitar 98 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Menurutnya, jumlah anggota tersebut menjadi potensi untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional.
Nita berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Tatyana dapat menjaga persatuan organisasi dan memperluas pemberdayaan perempuan pengusaha. Melalui penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan pasar, IWAPI diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM perempuan naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
JAKARTA -
Kementerian Hukum resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Tatyana Sentani Sutara. Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Tatyana mengatakan, pengesahan kepengurusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan organisasi sekaligus menjalankan program pemberdayaan ekonomi perempuan. IWAPI akan memprioritaskan perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan pembukaan pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu program yang disiapkan adalah platform digital untuk membantu pelaku UMKM memperoleh pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Melalui program tersebut, pelaku usaha ultramikro akan mendapat akses pembiayaan awal Rp5 juta yang dapat meningkat secara bertahap menjadi Rp10 juta, Rp25 juta, hingga maksimal Rp100 juta, tanpa bunga dan agunan, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan usaha.
Selain akses permodalan, IWAPI menyiapkan program IWAPI Trading House untuk memperluas pemasaran produk anggota ke pasar internasional. Produk unggulan seperti rempah-rempah, makanan olahan, bumbu siap pakai, keripik, dan rendang akan didorong menembus pasar ekspor, termasuk melalui pengiriman dalam skala kecil.
Tatyana mencontohkan sejumlah produk anggota yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri, antara lain bumbu siap pakai dari Tangerang Selatan yang berpeluang menembus pasar Arab Saudi serta produk keripik dari Papua Barat Daya. Program tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan menjangkau konsumen internasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan IWAPI Nita Yudi menyebut organisasi tersebut memiliki sekitar 40.000 anggota perempuan pengusaha yang tersebar di 37 provinsi. Sekitar 98 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Menurutnya, jumlah anggota tersebut menjadi potensi untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional.
Nita berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Tatyana dapat menjaga persatuan organisasi dan memperluas pemberdayaan perempuan pengusaha. Melalui penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan pasar, IWAPI diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM perempuan naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.