Keselamatan Pelayaran, BKI Tinjau Dokumen KMP Batu Mandi

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran KMP Batu Mandi di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, pada 20 Oktober 2026. BKI berharap seluruh penumpang, awak kapal, dan pihak terdampak mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Direktur Operasi Bidang Klasifikasi PT BKI (Persero) Arief Budi Permana mengatakan, pihaknya melakukan penelaahan terhadap dokumen dan rekam jejak teknis kapal, termasuk status klasifikasi, riwayat survei, serta sertifikasi yang berada dalam lingkup kewenangan BKI.

Menurut Arief, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan data dan dokumentasi teknis yang akurat bagi para pemangku kepentingan. BKI juga berkomitmen mendukung penerapan standar keselamatan kapal melalui pemeriksaan teknis, survei, dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BKI menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pemilik dan operator kapal, serta seluruh pemangku kepentingan maritim untuk menjaga keselamatan pelayaran dan mewujudkan ekosistem maritim yang aman, andal, dan berkelanjutan.

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran KMP Batu Mandi di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, pada 20 Oktober 2026. BKI berharap seluruh penumpang, awak kapal, dan pihak terdampak mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Direktur Operasi Bidang Klasifikasi PT BKI (Persero) Arief Budi Permana mengatakan, pihaknya melakukan penelaahan terhadap dokumen dan rekam jejak teknis kapal, termasuk status klasifikasi, riwayat survei, serta sertifikasi yang berada dalam lingkup kewenangan BKI.

Menurut Arief, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan data dan dokumentasi teknis yang akurat bagi para pemangku kepentingan. BKI juga berkomitmen mendukung penerapan standar keselamatan kapal melalui pemeriksaan teknis, survei, dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BKI menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pemilik dan operator kapal, serta seluruh pemangku kepentingan maritim untuk menjaga keselamatan pelayaran dan mewujudkan ekosistem maritim yang aman, andal, dan berkelanjutan.