Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah wilayah merupakan hasil kebijakan otonom pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, menanggapi anggapan bahwa kenaikan PBB-P2 berkaitan langsung dengan langkah efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat.
"Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur," katanya.